Pemberdayaan Ekonomi Desa: Pelatihan Digital Marketing bagi Pengelola BUMDes di Desa Pela

Pemberdayaan Ekonomi Desa: Pelatihan Digital Marketing bagi Pengelola BUMDes di Desa Pela

​KOTA BANGUN – Dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi desa di era digital, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk "Pelatihan Digital Marketing bagi Pengelola BUMDes Memanfaatkan Platform Pasar Dalam Jaringan".

​Acara yang berlangsung di Desa Pela, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara ini dijadwalkan berjalan mulai tanggal 11 hingga 12 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar lebih kompetitif dan melek teknologi.

​Fokus Utama Pelatihan

​Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada para pengelola BUMDes mengenai:

• ​Pemanfaatan Marketplace: Optimalisasi platform pasar daring untuk memperluas jangkauan produk lokal desa.
• ​Strategi Pemasaran Digital: Teknik promosi yang efektif guna menarik konsumen di luar wilayah Kutai Kartanegara.
• ​Transformasi Ekonomi: Mengubah pola pemasaran tradisional menuju digitalisasi demi meningkatkan pendapatan asli desa.

​Suasana Kegiatan

​Dalam sesi pembukaan, tampak jajaran perwakilan dari DPMPD Kaltim dan perangkat desa duduk bersama di meja utama. Di latar belakang, terpampang spanduk besar yang menampilkan foto pimpinan daerah serta simbol semangat "BerAKHLAK" dan "Bangga Melayani Bangsa", yang menegaskan komitmen pelayanan publik yang profesional.

​Para peserta yang terdiri dari pengelola BUMDes terlihat antusias mengikuti jalannya pemaparan materi. Desa Pela, yang sudah dikenal dengan potensi wisatanya, diharapkan dapat menjadi pionir dalam integrasi produk unggulan desa ke dalam ekosistem digital nasional.

Rakor Teknis DPMPD Kaltim: Menggagas Strategi Pemberdayaan Desa untuk Tekan Angka Kemiskinan

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tingkat provinsi dengan tema strategis: "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur".Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Prov Kaltim). Dalam arahannya, Ibu Sekda menegaskan bahwa intervensi kemiskinan di perdesaan tidak boleh lagi menggunakan metode pukul rata (one size fits all), melainkan harus berbasis data riil per kabupaten agar alokasi anggaran tepat sasaran. Membedah Peta Kerentanan Kemiskinan di 7 Kabupaten Kaltim dalam Rakortek tersebut, dipaparkan data pemetaan beban kemiskinan yang krusial dari 7 kabupaten di Kaltim. Data menunjukkan adanya dua tantangan utama yang harus direspons oleh pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Beban Absolut yang Tinggi: Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi dengan 26.080 Kepala Keluarga (KK) miskin, disusul oleh Kabupaten Paser dengan 13.869 KK miskin. Tingginya angka ini linier dengan besarnya jumlah total penduduk di kedua wilayah tersebut. Tantangan Proporsional di Wilayah Terpencil: Meskipun secara angka absolut terlihat kecil, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Mahakam Ulu memiliki rasio kemiskinan desa yang cukup tinggi. Di PPU terdapat 6.664 KK miskin dari 29.578 KK desa (sekitar 22,5%), sementara Mahakam Ulu mencatat 2,206 KK miskin dari 11,604 KK desa (sekitar 19%).

Selain itu, forum rakor juga menyoroti tingginya jumlah Kepala Keluarga Perempuan yang rentan secara ekonomi, di mana Kutai Kartanegara mencatat angka tertinggi sebesar 17.895 KK Perempuan, disusul Paser dengan 9.655 KK Perempuan. Sinergi Program Lintas Sektor dan Intervensi Dana Desa Menanggapi potret data tersebut, tiga pemateri utama memberikan rumusan strategi dan solusi konkret:Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Prov. Kaltim: Mendorong pemanfaatan lahan produktif desa untuk program pekarangan pangan lestari. Strategi ini dinilai efektif untuk menekan pengeluaran harian sekaligus meningkatkan pendapatan riil keluarga miskin, khususnya bagi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan.Dinas Sosial Prov. Kaltim: Menekankan pentingnya akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat desa. Hal ini memastikan jaring pengaman sosial dan bantuan perlindungan dapat tersalurkan dengan presisi kepada KK miskin ekstrem dan kelompok disabilitas/lansia.Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Prov. Kaltim, Rismed Mulya, S.P., S.H.: Mengulas mengenai pembagian porsi Dana Desa. Rismed menegaskan bahwa Dana Desa harus dialokasikan secara proporsional.

"Untuk wilayah dengan beban absolut besar seperti Kutai Kartanegara dan Paser, Dana Desa harus difokuskan pada penguatan ekonomi makro desa melalui BUMDes dan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Sedangkan untuk wilayah dengan karakteristik geografis menantang seperti Mahakam Ulu, fokus harus ditekankan pada pemenuhan akses logistik, jaminan sosial dasar (BLT Desa), dan ketahanan pangan hewani/nabati lokal," jelas Rismed Mulya.

Melalui pengawalan ketat dari para Tenaga Pendamping Profesional (TPP), diharapkan pemerintah desa di 7 kabupaten ini mampu mengesahkan APBDes yang secara nyata berpihak pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok rentan demi terwujudnya Kaltim yang sejahtera dan berdaulat.

DPMPD Kaltim Perkuat Peran Pendamping dalam Capaian IKU Triwulan I

Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Evaluasi Triwulan Pertama dan Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU). Agenda ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi administratif, tetapi juga penegasan kembali peran vital tenaga pendamping di lapangan sebagai ujung tombak keberhasilan program. Pendamping sebagai Akselerator Kinerja

Dalam pembahasan IKU, ditekankan bahwa pencapaian target organisasi sangat bergantung pada efektivitas pendampingan di tingkat desa. Peran pendamping diintegrasikan secara mendalam melalui:

• Ujung Tombak Data dan Realita: Pendamping berperan krusial dalam memastikan akurasi data di lapangan, yang menjadi dasar utama pengukuran capaian IKU, khususnya terkait status kemajuan desa dan penguatan BUMDes.

• Pengawalan Target Strategis: Melalui pendampingan yang intensif, setiap kebijakan dari tingkat provinsi dapat diimplementasikan secara tepat sasaran, sehingga akselerasi pembangunan desa berjalan linear dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

• Peningkatan Kapasitas Lokal: Pendamping berfungsi sebagai jembatan ilmu (fasilitator) dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa, yang secara langsung berdampak pada peningkatan nilai indikator kinerja pemberdayaan masyarakat.

Optimisme di Sisa Tahun 2026 Rapat ini menyimpulkan bahwa integrasi yang kuat antara manajemen dinas dan dedikasi tenaga pendamping di lapangan adalah kunci untuk melampaui target IKU. Dengan evaluasi yang matang pada Triwulan I ini, seluruh elemen berkomitmen untuk bergerak lebih masif dalam mengawal transformasi desa di Kalimantan Timur.

 

Refleksi Hari Desa Nasional 2026 Peran Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Kalimantan Timur dalam Membangun Desa dari Pinggiran

( Rismet Mulya SP / Koordinator
Provinsi kalimantan Timur)

Hari Desa Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh insan pembangunan desa di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Di tengah dinamika pembangunan daerah dan hadirnya Ibu Kota Nusantara sebagai simbol masa depan bangsa, desa-desa di Kalimantan Timur tetap memegang peran strategis sebagai ruang hidup masyarakat, pusat produksi pangan, serta penjaga nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam proses panjang pembangunan desa tersebut, Tenaga Pendamping Profesional hadir sebagai aktor kunci yang bekerja di balik layar, mengawal transformasi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan.

Pendamping Desa di Kalimantan Timur menjalankan tugas bukan hanya sebagai fasilitator teknis, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah desa dan masyarakat. Mereka mendampingi penyusunan perencanaan pembangunan desa, mengawal pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Di wilayah dengan karakter geografis yang luas, terpencar, dan sebagian sulit dijangkau, kehadiran pendamping menjadi penghubung penting antara kebijakan nasional dan realitas desa di lapangan.

Sebagai Tenaga Pendamping Profesional, para pendamping di Kalimantan Timur dituntut memiliki kompetensi yang utuh: pemahaman regulasi, kemampuan fasilitasi sosial, keterampilan pemberdayaan masyarakat, serta integritas moral yang kuat. Mereka hadir dalam musyawarah desa, memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat, mendampingi penguatan BUM Desa, serta mendorong lahirnya inovasi lokal berbasis potensi desa. Dalam banyak kesempatan, pendamping menjadi tempat bertanya, tempat mengadu, sekaligus motor penggerak perubahan sosial di desa.

Peran pendamping semakin terasa dalam mendukung agenda strategis pembangunan desa di Kalimantan Timur, mulai dari percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan desa, pengembangan ekonomi lokal, hingga penguatan desa sebagai penyangga kawasan Ibu Kota Nusantara. Pendamping tidak hanya memastikan program terlaksana sesuai pedoman, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat agar desa tidak menjadi penonton dalam arus besar pembangunan, melainkan pelaku utama pembangunan itu sendiri.

Namun, pengabdian pendamping desa bukan tanpa tantangan. Jarak tempuh yang jauh, kondisi infrastruktur yang terbatas, dinamika sosial masyarakat, hingga tuntutan administrasi yang kompleks menjadi bagian dari keseharian mereka. Dalam keterbatasan tersebut, pendamping tetap menjaga komitmen untuk hadir, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat. Di sanalah makna profesionalisme dan pengabdian menemukan bentuknya yang paling nyata.

Hari Desa Nasional 2026 menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan kembali arti kehadiran Tenaga Pendamping Profesional di Kalimantan Timur. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya tercermin dari bangunan fisik atau laporan kegiatan, tetapi dari tumbuhnya kapasitas aparatur desa, menguatnya partisipasi warga, berkembangnya kelembagaan ekonomi desa, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di balik setiap capaian itu, terdapat peran pendamping desa yang bekerja dengan dedikasi dan ketulusan.

Ke depan, tantangan pembangunan desa di Kalimantan Timur akan semakin kompleks seiring percepatan pembangunan kawasan strategis nasional dan transformasi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, peningkatan kualitas pendampingan, serta dukungan kebijakan terhadap Tenaga Pendamping Profesional menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Pendamping desa bukan sekadar pelaksana program, tetapi mitra perubahan yang menjaga agar pembangunan tetap berpihak kepada desa dan masyarakatnya.

Pada Hari Desa Nasional 2026 ini, sudah sepantasnya kita memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Pendamping Desa di Provinsi Kalimantan Timur. Dari pelosok desa, dari tepian sungai dan perbukitan, mereka menyalakan harapan bagi masa depan desa. Karena membangun Kalimantan Timur yang maju dan sejahtera, sejatinya dimulai dari desa yang kuat, mandiri, dan berdaya.

Kiprah Pendamping Desa di Pedalaman Mahakam Ulu: Bekerja di Antara Sungai, Hutan, dan Keterbatasan

 

'MAHAKAM ULU — Di salah satu kabupaten terluar Kalimantan Timur, para tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) bekerja dalam kondisi yang tak banyak disadari publik. Medan berat, akses minim, dan jarak antarkampung yang jauh menjadi tantangan harian bagi para pendamping yang bertugas mengawal pembangunan desa di Mahakam Ulu.

Kabupaten yang berada di hulu Sungai Mahakam ini memiliki bentang alam yang ekstrem: sungai berjeram, tebing curam, serta kampung-kampung kecil yang tersebar di antara hutan tropis. Di wilayah seperti Tiong Ohang, Long Apari, Long Pahangai, Long Hubung, Ujoh Bilang, hingga kampung-kampung di Long Bagun, pendamping desa harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan perahu ketinting atau speedboat.

Pada musim kemarau, perjalanan terhambat karena air surut, sementara pada musim hujan, arus deras membuat perjalanan tidak kalah berbahaya. Kondisi ini membuat pendamping desa harus menyesuaikan diri dengan pola transportasi masyarakat lokal.

Kekurangan Personel di Medan Sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Timur tercatat mengalami kekurangan ratusan tenaga pendamping profesional, termasuk 15 Pendamping Lokal Desa (PLD) di Mahakam Ulu. Kekurangan ini membuat sebagian pendamping harus menangani lebih banyak kampung daripada standar ideal.

Meski demikian, pekerjaan di lapangan tetap berjalan. Pendamping desa, pendamping teknis, dan PLD menjadi garda terdepan dalam membantu aparat kampung menyusun dokumen perencanaan, mengelola dana desa, hingga menggerakkan partisipasi warga.

Peran Strategis Pendamping di Pedalaman. Kualifikasi pendamping profesional di Kalimantan Timur memerlukan keahlian teknis sekaligus kedekatan sosial dengan masyarakat. PLD, misalnya, diwajibkan memahami adat istiadat lokal, mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah, serta bersedia tinggal di wilayah pendampingan dalam waktu lama.

Peran pendamping di Mahakam Ulu tidak hanya sebatas fasilitasi musyawarah desa. Mereka juga terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), pembuatan gambar teknis infrastruktur, penyusunan RAB, hingga mendampingi pembentukan dan penguatan BUMDes. Dalam banyak kasus, pembangkit listrik desa yang terbatas memaksa pendamping bekerja pada malam hari ketika genset dinyalakan.

Cerita dari Lapangan: Bertaruh Waktu dan Tenaga. Kondisi geografis yang sulit membuat banyak pendamping harus mengambil langkah ekstra. Beberapa PLD mengaku harus berjalan kaki melewati bukit ketika akses sungai tertutup longsor. Ada pula pendamping wanita yang memilih menetap tiga sampai lima hari di kampung terpencil karena transportasi pulang-pergi tidak memungkinkan.

“Kadang kami harus menunggu air naik dulu. Bisa dua sampai tiga jam di dermaga,” ujar seorang pendamping lokal yang bertugas di Long Pahangai. Pendamping lainnya menceritakan bagaimana mereka sering tidur di balai adat karena tidak ada penginapan di kampung. “Yang penting masyarakat bisa bermusyawarah. Itu tugas kami,” katanya.

Pendampingan Berbasis Potensi Kampung. Dalam beberapa program, seperti pelatihan rencana pembangunan kampung yang didukung USAID Segar, pendamping membantu kampung-kampung di Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai mengidentifikasi potensi ekonomi lokal. Mulai dari rotan, sagu, madu hutan, hingga kerajinan tangan berbasis budaya Dayak.

Pendamping lokal menjadi fasilitator utama agar perencanaan kampung tidak hanya berbasis kebutuhan jangka pendek, tetapi juga potensi jangka panjang yang berkelanjutan. Mereka membantu masyarakat menyusun prioritas program, menempatkan partisipasi warga sebagai inti pembangunan.

Apresiasi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan apresiasi khusus kepada para pendamping yang terus bekerja dalam kondisi terbatas. Dalam beberapa pertemuan resmi, Bupati menegaskan bahwa pendamping memiliki peran vital dalam memastikan perencanaan kampung berjalan secara partisipatif dan sesuai regulasi. semoga tahun depan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu turut membantu pendampingan yang dilakukan para pendamping desa.

Di Garis Depan Pembangunan Terluar. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan medan yang menantang, pendamping desa tetap menjalankan tugasnya. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas kampung-kampung pedalaman. Mereka juga menjadi pendengar pertama aspirasi masyarakat dan saksi langsung dinamika sosial ekonomi yang berlangsung di daerah terluar Kalimantan Timur.

Meski jarak jauh dan akses serba terbatas, pekerjaan para pendamping desa menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga komitmen manusia. Di Mahakam Ulu, komitmen itu tampak nyata: dari sungai ke sungai, dari kampung ke kampung, para pendamping terus bekerja untuk memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk maju.