Kiprah Pendamping Desa di Pedalaman Mahakam Ulu: Bekerja di Antara Sungai, Hutan, dan Keterbatasan

 

'MAHAKAM ULU — Di salah satu kabupaten terluar Kalimantan Timur, para tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) bekerja dalam kondisi yang tak banyak disadari publik. Medan berat, akses minim, dan jarak antarkampung yang jauh menjadi tantangan harian bagi para pendamping yang bertugas mengawal pembangunan desa di Mahakam Ulu.

Kabupaten yang berada di hulu Sungai Mahakam ini memiliki bentang alam yang ekstrem: sungai berjeram, tebing curam, serta kampung-kampung kecil yang tersebar di antara hutan tropis. Di wilayah seperti Tiong Ohang, Long Apari, Long Pahangai, Long Hubung, Ujoh Bilang, hingga kampung-kampung di Long Bagun, pendamping desa harus menempuh perjalanan berjam-jam menggunakan perahu ketinting atau speedboat.

Pada musim kemarau, perjalanan terhambat karena air surut, sementara pada musim hujan, arus deras membuat perjalanan tidak kalah berbahaya. Kondisi ini membuat pendamping desa harus menyesuaikan diri dengan pola transportasi masyarakat lokal.

Kekurangan Personel di Medan Sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Timur tercatat mengalami kekurangan ratusan tenaga pendamping profesional, termasuk 15 Pendamping Lokal Desa (PLD) di Mahakam Ulu. Kekurangan ini membuat sebagian pendamping harus menangani lebih banyak kampung daripada standar ideal.

Meski demikian, pekerjaan di lapangan tetap berjalan. Pendamping desa, pendamping teknis, dan PLD menjadi garda terdepan dalam membantu aparat kampung menyusun dokumen perencanaan, mengelola dana desa, hingga menggerakkan partisipasi warga.

Peran Strategis Pendamping di Pedalaman. Kualifikasi pendamping profesional di Kalimantan Timur memerlukan keahlian teknis sekaligus kedekatan sosial dengan masyarakat. PLD, misalnya, diwajibkan memahami adat istiadat lokal, mampu berkomunikasi dalam bahasa daerah, serta bersedia tinggal di wilayah pendampingan dalam waktu lama.

Peran pendamping di Mahakam Ulu tidak hanya sebatas fasilitasi musyawarah desa. Mereka juga terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP), pembuatan gambar teknis infrastruktur, penyusunan RAB, hingga mendampingi pembentukan dan penguatan BUMDes. Dalam banyak kasus, pembangkit listrik desa yang terbatas memaksa pendamping bekerja pada malam hari ketika genset dinyalakan.

Cerita dari Lapangan: Bertaruh Waktu dan Tenaga. Kondisi geografis yang sulit membuat banyak pendamping harus mengambil langkah ekstra. Beberapa PLD mengaku harus berjalan kaki melewati bukit ketika akses sungai tertutup longsor. Ada pula pendamping wanita yang memilih menetap tiga sampai lima hari di kampung terpencil karena transportasi pulang-pergi tidak memungkinkan.

“Kadang kami harus menunggu air naik dulu. Bisa dua sampai tiga jam di dermaga,” ujar seorang pendamping lokal yang bertugas di Long Pahangai. Pendamping lainnya menceritakan bagaimana mereka sering tidur di balai adat karena tidak ada penginapan di kampung. “Yang penting masyarakat bisa bermusyawarah. Itu tugas kami,” katanya.

Pendampingan Berbasis Potensi Kampung. Dalam beberapa program, seperti pelatihan rencana pembangunan kampung yang didukung USAID Segar, pendamping membantu kampung-kampung di Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai mengidentifikasi potensi ekonomi lokal. Mulai dari rotan, sagu, madu hutan, hingga kerajinan tangan berbasis budaya Dayak.

Pendamping lokal menjadi fasilitator utama agar perencanaan kampung tidak hanya berbasis kebutuhan jangka pendek, tetapi juga potensi jangka panjang yang berkelanjutan. Mereka membantu masyarakat menyusun prioritas program, menempatkan partisipasi warga sebagai inti pembangunan.

Apresiasi Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memberikan apresiasi khusus kepada para pendamping yang terus bekerja dalam kondisi terbatas. Dalam beberapa pertemuan resmi, Bupati menegaskan bahwa pendamping memiliki peran vital dalam memastikan perencanaan kampung berjalan secara partisipatif dan sesuai regulasi. semoga tahun depan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu turut membantu pendampingan yang dilakukan para pendamping desa.

Di Garis Depan Pembangunan Terluar. Di tengah keterbatasan infrastruktur dan medan yang menantang, pendamping desa tetap menjalankan tugasnya. Mereka menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan realitas kampung-kampung pedalaman. Mereka juga menjadi pendengar pertama aspirasi masyarakat dan saksi langsung dinamika sosial ekonomi yang berlangsung di daerah terluar Kalimantan Timur.

Meski jarak jauh dan akses serba terbatas, pekerjaan para pendamping desa menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga komitmen manusia. Di Mahakam Ulu, komitmen itu tampak nyata: dari sungai ke sungai, dari kampung ke kampung, para pendamping terus bekerja untuk memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk maju.

Peringatan hari Bhakti pendamping desa, di pusatkan di Kota Bengkulu

Samarinda, 21 Oktober 2025
Provinsi Bengkulu menjadi pusat peringatan Hari Bhakti Pendamping Desa tahun ini yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan nasionalisme. 

Kegiatan yang mengangkat tema “Dari Bumi Merah Putih, Kita Bangun Desa, Bangun Indonesia —Desa Terdepan untuk Indonesia” ini dihadiri oleh ratusan tenaga pendamping profesional dari berbagai daerah di Indonesia. Tema tersebut mencerminkan tekad kuat para pendamping desa untuk terus berperan aktif dalam memperkuat pembangunan desa sebagai garda terdepan kemajuan bangsa.

Acara dibuka dengan upacara resmi yang menampilkan berbagai simbol semangat merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan dan pengabdian para pendamping desa di seluruh nusantara. Dalam sambutannya, perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pendamping desa yang telah menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. “Pendamping desa adalah ujung tombak dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkeadilan sosial,” ujar pejabat tersebut.

Selain upacara, rangkaian kegiatan juga diisi dengan dialog pembangunan desa, pameran produk unggulan desa, serta penyerahan penghargaan kepada pendamping berprestasi. Momen ini menjadi wadah refleksi sekaligus ajang berbagi pengalaman dan inovasi antarpendamping desa dari berbagai provinsi. Semangat kolaborasi dan gotong royong menjadi benang merah dalam seluruh kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut.

Momentum peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan. Melalui peran aktif pendamping desa, diharapkan berbagai program pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat secara efektif, menumbuhkan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Bengkulu sebagai tuan rumah menunjukkan komitmennya untuk terus menjadi laboratorium pengembangan desa yang tangguh dan inklusif.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatukan tekad untuk terus mengabdi bagi negeri melalui kerja nyata di desa. Semangat Hari Bhakti Pendamping Desa tahun ini menjadi simbol komitmen bahwa dari bumi merah putih, semangat membangun Indonesia dimulai dari desa. Desa yang maju dan mandiri adalah pondasi kokoh bagi Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan.

Yandri Susanto Masuk Tiga Besar Menteri dengan Kinerja Terbaik, Bukti Desa Kini Jadi Fondasi Ekonomi Nasional

Survei terbaru dari Strategic and Political Insight Network (SPIN) menempatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT) Yandri Susanto di posisi ketiga sebagai menteri dengan tingkat kepuasan publik tertinggi di Kabinet Merah Putih. Hasil ini menegaskan bahwa pembangunan desa kini bukan lagi sekadar pelengkap, tapi menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei yang dilakukan di 38 provinsi pada 1–9 Oktober 2025 itu, Yandri meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9 persen. Ia berada di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (67,5 persen) serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman (67,3 persen).Direktur Eksekutif SPIN, Mawardin Sidik, menjelaskan bahwa tingginya apresiasi terhadap Yandri mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap arah pembangunan desa yang semakin jelas dan nyata. Menurutnya, banyak warga menilai Yandri sukses membawa program Kemendes PDT menjadi lebih konkret dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di akar rumput. “Publik melihat kerja nyata, bukan hanya janji atau wacana. Ada perubahan yang benar-benar terasa di lapangan,” ujar Mawardin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/10/2025).SPIN mencatat beberapa program unggulan Kemendes PDT yang mendapat sorotan positif, seperti penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi ekonomi desa, pengembangan karya produktif masyarakat, hingga advokasi terhadap persoalan sosial-ekonomi di wilayah pedesaan. Kombinasi program-program itu dinilai berhasil mempercepat pemerataan ekonomi dan meningkatkan daya saing masyarakat desa. Selain itu, publik juga melihat kemampuan Yandri dalam mengoordinasikan berbagai program lintas kementerian yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.Sinergi antara Kemendes PDT dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Sosial disebut menjadi kunci dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah tertinggal.“Sekarang isu pembangunan desa tidak lagi dianggap sektor pinggiran. Justru, desa menjadi fondasi utama pemerataan ekonomi nasional. Yandri berhasil menggeser paradigma itu,” tambah Mawardin. Survei SPIN ini melibatkan 1.600 responden yang tersebar di seluruh provinsi dengan metode multistage random sampling.Margin of error survei sekitar 2,45 persen dan tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen, sehingga hasilnya dinilai cukup representatif dalam menggambarkan persepsi publik terhadap kinerja para menteri. Sementara itu, peneliti dari Studi Pembangunan Indonesia, Fandi Ahmad, menilai keberhasilan Yandri tidak terlepas dari empat faktor utama. Pertama, posisi strategis Kemendes PDT dalam menjalankan program prioritas pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih. Kedua, keberhasilan mengeksekusi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 yang melahirkan lebih dari 80.000 koperasi baru di desa. Ketiga, kemampuan Yandri dalam menyinergikan BUMDes dan koperasi merah putih agar berjalan seimbang dan saling mendukung. Dan keempat, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian tahun 2024. Fandi menilai, konsistensi Yandri menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran menjadi salah satu alasan publik memberikan penilaian positif. “Masyarakat melihat ada perubahan yang tidak hanya administratif, tapi juga berdampak pada kesejahteraan. Itu yang membuat kepercayaan meningkat,” ujarnya. Hasil survei SPIN ini diharapkan menjadi bahan refleksi bagi para pembantu presiden lainnya. Dalam satu tahun masa pemerintahan Prabowo–Gibran, fondasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat kecil mulai terlihat hasilnya. Dan capaian Yandri Susanto menjadi bukti bahwa ketika pembangunan desa dijadikan prioritas, kesejahteraan nasional ikut terangkat.

Selamat Ulang Tahun yang ke-73 untuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029.

 

Rapat Koordinasi TAPM Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas PMD Bahas Persiapan Pendataan Indeks Desa 2026

Samarinda, oktober 2025.

Tenaga Pendamping Profesional (TAPM) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Timur, melalui Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan (PDKP), menggelar rapat koordinasi untuk membahas persiapan pendataan kuesioner Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2026 serta penyusunan target peningkatan status desa sebagai tindak lanjut hasil pendataan tahun 2025.

Rapat yang berlangsung di Kantor DPMD Provinsi Kalimantan Timur ini dihadiri oleh Koordinator TAPM Provinsi, TAPM Provinsi dan Kepala Bidang serta jajaran pejabat dan staf Bidang PDKP. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memastikan kesiapan teknis dan strategis dalam pelaksanaan pendataan IDM yang akan segera dimulai pada awal tahun 2026. Dalam arahannya, pihak Dinas PMD Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa data IDM memiliki peran strategis dalam mengukur tingkat kemajuan desa sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Diharapkan, hasil pendataan tahun depan dapat mencerminkan kondisi aktual perkembangan desa serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan program prioritas pembangunan desa di Kalimantan Timur.

Koordinator TAPM Provinsi Kalimantan Timur, dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan bahwa hasil IDM 2025 akan dijadikan gambaran awal (baseline) untuk menyusun target peningkatan status desa pada tahun 2026. Melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian tahu
n sebelumnya, TAPM bersama Dinas PMD akan menyiapkan langkah-langkah pendampingan yang lebih fokus dan adaptif, terutama untuk mendorong desa berstatus berkembang agar naik menjadi desa maju maupun mandiri.

Selain membahas teknis pendataan, rapat ini juga menghasilkan kesepakatan awal mengenai penyusunan peta perbaikan status desa per kabupaten/kota. Dokumen ini akan menjadi acuan penting bagi tenaga pendamping di lapangan dalam mengarahkan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Dengan terlaksananya rapat koordinasi ini, TAPM Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas PMD Provinsi berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan, sesuai dengan semangat “Desa Maju, Kalimantan Timur Berdaulat.”